Aturan PPPK Rilis, Tak Ada Lagi Rekrutmen Honorer

Senin, 3 Desember 2018 20:39
Aturan PPPK Rilis, Tak Ada Lagi Rekrutmen Honorer
bkn.go.id

Aturan PPPK yang diterbitkan pemerintah memberi peluang bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi melamar CPNS.

Alagraph.com- Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan PPPK memberi peluang bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi melamar CPNS.

Presiden meminta instansi terkiat memastikan skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan. Juga menjadi salah satu instrumen kebijakan penyelesaian tenaga honorer.

Hal demikian disampaikan Jokowi pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu, (01/12/2018).

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” tegas Jokowi dikutip Alagraph dari laman bkn.go.id.

Baca juga: Ikut Seleksi PPPK Jika Honorer K2 Tak Penuhi Syarat Lamar CPNS

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Ia juga berpesan, PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan, regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Aturan itu memang harus segera diterbitkan karena selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan untuk merekrut profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Baca juga: Video Tes CPNS Masa Kini Bebas Korupsi

Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Sebagai informasi, kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. (*)

Editor: Sriwidiah Rosalina Bst

Tags: Permen PPPK Honorer K2 Tenaga Honorer
Komentar