Catatan Antikorupsi 2018

Fakta-Fakta Peran Lembaga Aparat Penegak Hukum di Sulsel Lemah, KPK Pun Tumpul

Rabu, 9 Januari 2019 00:57
Fakta-Fakta Peran Lembaga Aparat Penegak Hukum di Sulsel Lemah, KPK Pun Tumpul
ACC Sulawesi

Data rilis ACC Sulawesi untuk penanganan kasus korupsi yang mandek selama 2018. Disampaikan dalam launching Catatan Antikorupsi dan Penegakan Hukum diSulsel 2018 di kantor ACC Sulawesi Jl AP Pettarani Makassar, Sulsel, Senin (7/1/2019).

Alagraph.com, Makassar- Badan Pekerja Anticorruption Committee (ACC) Sulawesi menilai, maraknya kasus korupsi di Sulsel juga dampak lemahnya fungsi dan peran lembaga-lembaga pengawasan aparat penegak hukum atau APH seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Launching Catatan Antikorupsi di kantor Anticorruption Committee (ACC) Sulawesi, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (7/1/2019).

Alagraph.com merangkum alasan fakta ACC dalam launching Catatan Antikorupsi dan Penegakan Hukum di Sulsel 2018, kantor ACC Sulawesi, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (7/1/19). Berikut penyampaian ACC.

Kerugian negara akibat korupsi di Sulsel tahun 2018 yaitu Rp 61,613,489,523.74. Tercatat 112 perkara yang masuk ke tahap penuntutan di Pengadilan Tipikor Makassar. Di antara itu 97 perkara telah divonis.

 Fakta mengejutkan pada 2018 adalah kasus korupsi tertinggi adalah penyelewengan Dana Desa, yakni, sebanyak 22 perkara.

Data rilis ACC Sulawesi untuk sektor korupsi 2018. Disampaikan dalam launching Catatan Antikorupsi dan Penegakan Hukum diSulsel 2018 di kantor ACC Sulawesi Jl AP Pettarani Makassar, Sulsel, Senin (7/1/2019).

Hal tersebut menunjukkan efektivitas penggunaan Dana Desa tidak sesuai harapan. Padahal, Dana Desa tahun 2018 di Sulsel mencapai Rp 1,98 Triliun. Sasaran Dana Desa untuk program kerja pengentasan kemiskinan, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan sarana dan lain-lainnya.

Tingginya korupsi dalam penggunaan Dana Desa seharusnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah Propinsi Sulsel sebagai Penyedia atau yang mendistrubusikan Dana Desa, yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulsel sebagai penanggung jawab dana tersebut.

Bukan berarti tidak menggunakan anggaran Dana Desa PMD tidak memiliki tanggung jawab, sebaliknya PMD sebagai perantara harusnya melakukan fungsi pengawasan penggunaan anggaran bukan membiarkan anggaran tersebut digunakan tanpa pengawalan.

Sangat disayangkan jika pembangunan yang seharusnya dimulai dari desa justru para Oknum Kepala Desa menanam dan memupuk Pohon Korupsi di Desanya, hal ini sangatlah memperihatinkan.

Atas kondisi tersebut, seyogyanya gubernur Sulsel segera merespon persoalan ini sebab Dana Desa yang semestinya digunakan juga untuk perbaikan infrastruktur dikuatirkan tidak akan efektif dan penyimpangan dana ini akan semakin meningkat di tahun 2019 jika tidak segera dilakukan pengawasan.

PNS Pelaku Terbanyak

Hal yang juga mencolok dari Catatan Antikorupsi 2018: pelaku korupsi tertinggi adalah dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat ASN. Tercatat dari 112 perkara korupsi, terhitung 118 di antaranya tersangka, yang mana 45 berlatar berlakang ASN.

Keterlibatan 45 ASN tersebut dalam kasus korupsi berhubungan langsung dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat negara. Hal ini sangat disayangkan karena secara tidak langsung menunjukkan rendahnya integritas pejabat ASN di Sulsel. 

Kecenderungan Korupsi 2018 

Tahun 2016 Korupsi di sektor infrastruktur dengan dengan jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Tipikor Makassar sebanyak 70 kasus.

Pada Tahun 2017 sektor korupsi yang terbesar di Sulsel tetap di sektor infrastruktur dengan jumlah kasus yang menjadi perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar sebanyak 43 Kasus.

Kecenderungan besarnya perkara korupsi di sektor infrastruktur ini tidak lepas dari banyaknya proyek yang kemudian menimbulkan penyimpangan. 

Menariknya di 2018 adalah sektor korupsi terbesar adalah di pengelolaan Dana Desa dengan jumlah 22 kasus. Sedangkan sektor infrastruktur berkurang menjadi hanya 17 Kasus, disusul sektor pembedayaan masyarakat, pelayanan publik, dan pendidikan.

Hal yang mengejutkan, penyimpangan Dana Desa menjadi kasus terbanyak yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Fakta ini sekaligus menjadi warning besaran Dana Desa 2018 yang mencapai Rp 1,98 Triliun dan kemungkinan akan bertambah di 2019, jika tidak segera diawasi dan dikawal dengan baik.

Padahal komitmen Pemerintahan Jokowi dengan memberikan insentif Dana Desa yang cukup besar dengan harapan pembangunan dimulai dari desa.

Korupsi di sektor infrastuktur masih termasuk yang tertinggi, dua tahun sebelumnya sektor ini selalu menjadi korupsi yang terbesar.

Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dalam proyek-proyek infrastruktur di Sulsel padahal keberadaan TP4D yang dikawal langsung oleh Kejaksaan seharusnya mampu menekan korupsi di sektor ini.

Penegak Hukum Mandul 

Fungsi dan peran lembaga-lembaga pengawasan aparat penegak hukum atau APH seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesungguhnya sangat diharapkan melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penegakan hukum yang berjalan di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan Tipikor.

Lembaga-lembaga ini diharapkan menjadi early warning system terhadap proses hukum yang berjalan sehingga akan menghasilkan proses hukum yang efektif dan berkeadilan.

Namun lemahnya kontrol tersebut berdampak pada proses hukum yang tidak adil dan cenderung korup. Beberapa catatan ini menjadi fakta fungsi kontrol lembaga pengawasan terhadap kasus korupsi tidak berjalan efektif; 

    1. Laporan Kasus Korupsi tidak diproses meskipun pelapor sudah menyerahkan data dan fakta kasus 

    2. Laporan diproses ditahap penyelidikan dan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti 

    3. Penghentian kasus ditahap penyelidikan karena menghentikan laporan kasus yang sudah naik tahap penyidikan berpotensi digugat Pra Peradilan 

    4. Memeriksa Laporan secara diam-diam termasuk memeriksa saksi-saksi secara sembunyi-sembunyi (terjadi dalam beberapa kasus dan terungkap ketika jurnalis melakukan crosscheck) 

    5. Pada tahap penyidikan kasus justru tidak bergerak ke tahap penuntutan bahkan dihentikan secara diam-diam 

    6. Tertutupnya akses informasi kepadama syarakat termasuk dokumen penghentian kasus (menghindari gugatan pra peradilan) 

    7. Di tahap penuntutan, persidangan dilakukan padam alam hari dengan alasan padatnya agenda sidang perkara. 

Beberapa catatan tersebut di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya modus dalam setiap tahap pemeriksaan kasus, fungsi check and balance semestinya dilakukan lembaga-lembaga pengawas tersebut. 

Namun peran penting mereka tidak berjalan sesuai harapan. KPK misalnya, lembaga ini selalu menerima update kasus melalui tembusan pemberitahuan penanganan perkara baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan namun peran KPK justru sama sekali tidak terlihat.

Data rilis ACC Sulawesi untuk penanganan kasus korupsi yang mandek selama 2018. Disampaikan dalam launching Catatan Antikorupsi dan Penegakan Hukum diSulsel 2018 di kantor ACC Sulawesi Jl AP Pettarani Makassar, Sulsel, Senin (7/1/2019).

Desakan dan atau permintaan masyarakat kepada KPK untuk melakukan korsup terhadap kasus yang ditangani Kepolisian atau Kejaksaan tidak mendapat respon sehingga harapan penanganan kasus berjalan pada rel yang benar sama sekali tidak berjalan. 

Sama halnya dengan Komisi Kejaksaan, komisi yang seharusnya bisa menggunakan kewenangannya dalam kerangka melakukan pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan belum mampu melakukan tindakan efektif. 

Dalam satu tahun terakhir komisi ini hanya sibuk melakukan kordinasi dengan kampus dan Kejaksaan Tinggi setelah dibentuknya lembaga Kajian Kejaksaan (Komjak). 

Komjak sama sekali tidak pernah action terhadap laporan masyarakat maupun terhadap buruknya penanganan kasus korupsi di Sulsel. 

Komisi Yudisial (KY) telah terbentuk perwakilannya di Sulsel sejak lebih dari lima tahun terakhir. 

Tugasnya Pokoknya adalah menerima pengaduan dari masyarakat dan melakukan pemantauan persidangan di Pengadilan. 

Faktanya, dari sekian banyak laporan kasus di KY perwakilan masyarakat acapkali tidak mendapatkan respon atas aduan tersebut dengan alasan pengaduan akan diteruskan ke KY RI. 

Dalam catatan akhir tahun KY RI, menyebutkan Sulsel masuk 10 besar laporan pengaduan terbanyak dan 72 laporan kasus yang masuk ke KY Perwakilan Sulsel dan hanya satu (1) kasus direkomendasikan menjatuhkan sanksi kepada Hakim yang terbukti melanggar kode etik. 

Fakta ini sangat memperihatinkan, jika laporan pengaduan 72 kasus maka temuan hanya satu kasus kasus yang memenuhi syarat menjatuhkan sanksi mengindikasikan lemahnya kinerja KY dalam menemukan fakta hukum terhadap laporan masyarakat. 

Terkait sanksi, KY juga tidak menyabutkan nama siapa hakim yang melanggar kode etik, jenis pelanggarannya apa dan apa yang sudah dilakukan KY terhadap Kasus tersebut. 

Pada ranah lain, kewenangan melakukan pengawasan dengan pemantauan di persidangan Tipikor pun tidak berjalan. Padahal lembaga ini telah difasilitasi alat perekam proses sidang, kewenangan melakukan perekaman di dalam sidang namun tidak digunakan. 

Fakta-fakta tersebut menunjukkan kinerja KY Perwakilan Sulsel dan terkhusus KY RI sangat tidak efektif. 

Demikian dulu Catatan Antikorupsi ACC Sulawesi 2018. Data kasus berikutnya, simak terus update berita alagraph.com. (*)


Penulis: Badauni AP
Editor: Ass. Editor 07
Sumber: ACC Sulawesi

Tags: ACC Sulawesi KPK Kejati Pengadilan Tipikor Makassar Dana Desa korupsi
Baca Juga:
Komentar