Opini

Gurita Utang Ribawi Jerat Pendidikan Islami

Sabtu, 13 Juli 2019 16:37
Gurita Utang Ribawi Jerat Pendidikan Islami
ist

Kameliani, M.Pd (Aktivis Muslimah)

Oleh: Kameliani, M.Pd (Aktivis Muslimah)

Alagraph.com - Indonesia kembali memperpanjang daftar utang pada Bank Dunia, dengan menerima kucuran dana pinjaman sebesar US$250 juta atau setara Rp3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS) untuk mendukung program peningkatan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia (cnnindonesia.com, 28/06/2019).

Berdasarkan catatan Bank Dunia, sekitar 8 juta anak atau 15 persen dari total siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mengenyam pendidikan di sekolah agama di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Dalam praktiknya, sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum nasional, dan banyak diikuti anak-anak dari keluarga termiskin di daerah pedesaan (cnnindonesia.com, 28/06/2019).

Menteri Agama Lukman mengungkapkan Indonesia memiliki setidaknya 48 ribu madrasah, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Menurut Lukman, pengembangan madrasah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan anggaran negara. Pasalnya, keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan madrasah lebih terpusat pada pengembangan bangunan fisik, belum ke arah kualitas pendidikan (cnnindonesia.com, 28/06/2019).

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Buya Anwar Abbas berpendapat bahwa masalah ini dapat dibiayai sendiri dengan dana APBN, yang caranya adalah dengan mengurangi tingkat kebocoran yang ada.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa dalam perhitungan para ahli, tingkat kebocoran dari APBN itu ada di antara 10 sampai 30 persen. Menurut dia, jika adanya kebocoran APBN itu bisa ditutup, maka akan tersedia dana sekitar Rp 200 triliun hingga Rp 600 triliun.

Dengan demikian, tidak perlu berutang ke luar negeri hanya untuk membiayai peningkatan kualitas madrasah atau program-program lainnya. Anwar mengakui, peningkatan mutu dan kualitas madrasah sangat penting. Akan tetapi, pembiayaan yang ideal harus diupayakan tidak melalui jalan utang (republika.co.id, 21/06/2019).

Pemerintah memang seharusnya mencari pembiayaan lain selain utang. Apalagi dalam sistem kapitalis hari ini, berlaku istilah no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada utang tanpa imbalan. Tak ada negara yang sukarela membantu negara lain secara cuma-cuma. Selalu diwarnai kepentingan dan tujuan tertentu.

Utang luar negeri tak ubahnya alat Neo-Imperialisme atau Neo-Kolonialisme (penjajahan gaya baru). Utang luar negeri membuka jalan untuk “menghisap” negara pengutang hingga bangkrut.

Melalui utang yang diberikan, negara pengutang dipaksa untuk “bertekuk lutut” terhadap kebijakan negara pemberi utang. Tentu saja hal ini memungkinkan negara pemberi utang mengintervensi kebijakaan negara pengutang dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tak menutup kemungkinan, pendidikan khususnya pendidikan Islam akan terwarnai oleh budaya, pemikiran, dan pemahaman Barat yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang dapat mengerus pemikiran dan pemahaman generasi muda bangsa ini.

Inilah bukti minimnya tanggjungjawab negara dalam memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Pemerintah bukannya mengerahkan potensi yang ada untuk pengurusannya, malah menyerahkannya kepada asing dan membuka celah intervensi atas arah pendidikan Islam.

Sumber daya alam yang harusnya mampu menjadi sumber utama pemasukan negara malah diserahkan pada asing. Tengok saja tambang emas di Papua dikuasai oleh Freeport, tambang geothermal di Jawa Barat yang dikelola oleh PT Chevron, tambang batu bara di Kalimantan, tambang nikel di Sulawesi, tambang minyak di berbagai wilayah yang justru dilempar pada perusahaan asing seperti Shell dan Chevron, serta masih banyak sumber daya lainnya yang dikuasai oleh pihak swasta/asing. Akhirnya, negara justru menjadikan sumber pendapatan utama adalah utang ribawi dan pajak, yang pastinya menyengsarakan rakyat. Inilah dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis.

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok masyarakat dan hak setiap warga negara. Wajib hukumnya bagi negara bertanggungjawab penuh untuk menyediakan akses pendidikan yang gratis untuk semua kalangan. Ini sesuai sabda Rasulullah saw “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari). Kalaupun harus membayar, maka biaya yang dikeluarkan oleh rakyat tidak memberatkan, baik golongan kaya ataupun miskin.

Sumber pembiayaan pendidikan sepenuhnya diperoleh dari Baitul Mal. Sumber Baitul Mal salah satunya adalah pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, serta sumber daya alam lainnya yang dikelola secara optimal untuk kepentingan warga negara.

Haram hukumnya dalam Islam pengelolaan sumber daya alam diserahkan pada pihak swasta atau asing. Dalilnya, Rasulullah saw. Pernah menarik kembali pemberian tambang garam kepada Abyadh bin Hammal setelah diberitahu bahwa deposit yang terkandung di dalamnya amat besar. Beliau juga bersabda dalam hadist riwayat Abu Daud, yang artinya, “kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api”.

Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran pendidikan dari utang luar negeri dapat dihindari.

Sejarah pun telah mencatat kebijakan negara Islam menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Mereka juga membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan, asrama mahasiswa, perumahan dosen dan ulama, kalifah juga bahkan memberikan beasiswa bulanan untuk pelajar.

Beberapa lembaga perguruan tinggi yang dibangun pada masa kekhalifahan antara lain Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika. Masing-masing lembaga memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. Dan beberapa lembaga itu berhasil melahirkan tokoh ulama sekaligus ilmuan Muslim yang sangat disegani antara lain al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Khawarizmi.

Demikianlah, ketika Islam diterapkan secara totalitas dalam bingkai negara, maka akan mampu membangun negara secara mandiri, termasuk dalam bidang pendidikan.

Sistem pendidikan yang baik tentu tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh sistem ekonomi politik yang baik pula. Dan keberadaan keduanya tentu tidak lepas dari peran negara. Sudah sepatutnyalah negara mengambalikan pengaturan terhadap semua urusan kepada bagaimana Islam mengaturnya -yang telah terbukti berhasil mensejahterahkan rakyat- yang hanya bisa terwujud dalam bingkai khilafah.(*) 

Editor: Ass. Editor 07
Sumber: Alagraph

Tags: Riba Pendidikan Islami Bank Dunia Kameliani
Komentar