INFID: Pentingnya Mengoptimalkan Kualitas Program Sosial di Indonesia

Jumat, 8 Februari 2019 21:16
INFID: Pentingnya Mengoptimalkan Kualitas Program Sosial di Indonesia
IAP2

Perwakilan IAP2 Indonesia turut serta hadir dalam acara Seminar Nasional SDGs yang dilaksanakan oleh INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) pada hari Kamis 20 September 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta, mengangkat tema Konsolidasi Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs di Indonesia.

Alagraph.com, Jakarta - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) berinisiatif untuk melakukan pemantauan dan penilaian program sosial melalui survei persepsi warga mengenai kualitas program sosial pemerintah melalui inisiatif Indeks Barometer Sosial (IBS) yang telah dilakukan sejak tahun 2014. 

Ketua Tim Peneliti IBS INFID Bagus Takwin, mengatakan survey pemantauan persepsi ini muncul dari kesadaran bahwa selama ini pemantauan terhadap program sosial yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan indikator objektif yang berasal dari pemerintah. 

“Kami mau menawarkan semacam alternatif penilaian lain dari sisi warga. Selama ini yang melakukan evaluasi atau penilaian program sosial selalu dari pemerintah, terutama karena indikator yang objektif itu punya kecenderungan menggeneralisasi atau menyamaratakan kondisi warga,” kata Bagus. 

Bagus menjelaskan penelitian ini menggunakan konsep keadilan distributif dan prosedural. “Hasil ini bukan untuk menyerang atau mendukung pemerintah, tetapi untuk melengkapi informasi mengenai kualitas pencapaian program sosial dari pemerintah,” katanya, Jumat (8/2/2019). 

“Metode penelitian ini adalah multistage random sampling dengan 2.040 responden di 34 provinsi. Secara keseluruhan, hasil survei penilaian warga terhadap kualitas program sosial pemerintah di tahun 2018 adalah 6,6 atau masuk kategori ‘cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial’. Hasil ini lebih tinggi daripada indeks tahun 2017 yang sebesar 6,2 dan tahun 2016 sebesar 5,8,” jelas Bagus Takwin. 

Ia juga menyampaikan masih ada beberapa catatan, contohnya dari segi kecepatan proses pelayanan yang masih lambat. Oleh karena itu “Harus ada terobosan mekanisme dan prosedur dalam penyaluran bantuan sosial. Ada ketidaksesuaian desain dengan praktik penyaluran bantuan di lapangan, terutama soal pekerjaan,” ujar Bagus. 

INFID memberikan beberapa rekomendasi antara lain melakukan audit pelaksanaan program sosial oleh tim independen, analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perbaikan mekanisme dan prosedur perolehan bantuan, dan standarisasi pelaksanaan program sosial. 

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden RI, Bimo Wijayanto, menyatakan menerima hasil survei ini. Meski begitu, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada dan menuai beberapa capaian positif. “Kami juga menyadari bahwa perjalanan beberapa program sosial yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK memang ada banyak infrastruktur dasar yang harus dibenahi, baik dari sisi suplai maupun demand,” katanya. 

“Maka dari itu, salah satu strategi pemerintah Jokowi-JK adalah memastikan development from the periphery. Jadi semua layanan dasar di daerah terpencil, terluar, kepulauan itu dipastikan ada infrastruktur dan orangnya,” ujar Bimo. 

Adapun Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K. Susilo, sekaligus anggota Tim Pelaksana SDGs (Sustainable Development Goals) menyatakan survei ini penting untuk dibedah dan digali lebih lanjut, terutama pada program-program yang dinilai warga tidak terlalu dibutuhkan karena kemungkinan ada masalah dalam hal sosialisasi. 

Masalah kurangnya sosialisasi menurutnya ini bisa menimbulkan berbagai persoalan. Ia mencontohkan di bidang kesehatan reproduksi, masalah kurangnya sosialisasi menimbulkan banyak remaja tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi karena khawatir mendapatkan stigma. 

Zumrotin menekankan pentingnya menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan program menjadi salah sasaran. Selain itu, masyarakat yang merasa mampu tetapi mendapatkan bantuan karena salah data, harus ada kesadaran dan gerakan untuk mengembalikan bantuan sosial yang bukan haknya. 

Plt Direktur Eksekutif INFID Mugiyanto, menyatakan bahwa survei ini ada karena “INFID ingin memastikan suara publik sampai ke pembuat kebijakan. Ini adalah roh dari riset ini. Ini kenapa yang diambil adalah pendapat warga sebagai beneficiaries atau rights holders layanan sosial. Ini adalah kontribusi INFID kepada pembuat kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga,” kata Mugiyanto. 

Mugiyanto juga berharap ada respons yang sistematis dari pemerintah sebagaimana yang direkomendasikan INFID seperti adanya standarisasi dan audit yang independen terhadap program sosial pemerintah. 

Di samping itu, ke depannya diharapkan akan ada kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan tinjauan lebih lanjut untuk menjawab ekspektasi perluasan dan pendalaman terhadap pemantauan program sosial. 


Penulis: Badauni AP
Editor: Badauini AP
Sumber: Alagraph

Tags: INFID SDGs
Komentar