Catatan Antikorupsi 2018

Kejanggalan Kejati Sulsel: Anggaran Tajam, Kinerja Tumpul

Kamis, 10 Januari 2019 17:36
Kejanggalan Kejati Sulsel: Anggaran Tajam, Kinerja Tumpul
ist

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Tarmizi.

Alagraph.com, Makassar- Dua lini penegakan hukum Sulselbar di jalur kejanggalan: Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Sulsel. Riwayat kinerja mereka sepanjang 2018 tumpul terkait penanganan kasus korupsi.

Diriwayatkan Badan Pekerja Anticorruption Committee (ACC) Sulawesi, kedua lembaga tipis bedanya, istilahnya "11-12" soal pemberantasan kasus korupsi. 

Kalau Polda Sulsel dinilai tertutup informasi, sikap Kejaksaan Tinggi Sulsel pula demikian.

Perihal Polda telah diberitakan, baca Di Balik ‘Pesona’ Kapolda Sulsel, Ada Kejanggalan Soal Kasus Korupsi

Nah, Kejati. Komitmen Kejati Sulsel untuk bersama masyarakat sipil memberantas korupsi tidak seperti yang diharapkan. 

Ketertutupan lembaga ini menjadi catatan buruk dalam hal keterbukaan informasi, transparan dan akuntabilitas penanganan perkara korupsi.

Berikut ini data penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulselbar Tahun 2018:

No

TAHAPAN

2017

2018

1

PENYELIDIKAN

46 Kasus

24 Kasus

2

PENYIDIKAN

31 Kasus

7 Kasus

3

SP3

3 Kasus

2 Kasus


Catatan khusus kinerja Kejati Sulselbar Tahun 2018:

- Tahun 2018, anggaran belanja yang diterima Kejaksaan Agung RI senilai Rp. 6,4 triliun. Anggaran tahun 2017 yakni  Rp 4,6 triliun. 

Kenaikan ini semestinya dibarengi dengan peningkatan kinerja khususnya dalam penanganan perkara, terlebih khsusus kasus korupsi. Namun faktanya kenaikan anggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kinerja penanganan perkara kasus korupsi. 

Berdasarkan penelitian tim ACC Sulawesi, kinerja Kejati pada 2018 menurun drastis, dibandingkan 2017, penurunan terjadi sangat signifikan.
 
Dibandingkan Tahun 2017, penanganan kasus korupsi di tahap penyidikan turun 24 perkara. Sangat memperihatinkan mengingat Kejaksaan seharusnya mampu meningkatkan kinerjanya karena memiliki kantor di level kabupaten kota maupun unit di level kecamatan.

- Sudah saatnya Kajati Sulsel melakukan evaluasi kinerja Aspidsus. Kejati mestinya tidak terkungkung dalam penanganan kasus korupsi yang berdampak pada lemahnya kinerja. 

Sikap tertutup pasti berdampak pada lemahnya progress penangan perkara, yang berimplikasi pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi ini.

- Daftar pencarian orang atau DPO tersangka korupsi menjadi tugas yang tidak pernah terselesaikan, Kejati Sulselbar seakan tidak berkutik menghadapi koruptor yang menghilangkan. 

Dari 37 DPO yang terdaftar di Kejati Sulselbar ternyata terdapat enam DPO yang tidak masuk dalam list daftar resmi DPO Kejati SulselbarKejati mesti menjawab kejanggalan tersebut.


Terkait DPO, tahun 2018 menjadi tahun ujian bagi Kejati Sulsel, yang mana salah seorang DPO tersangka kasus korupsi penjualan aset negara yakni Jen Tang, sampai saat ini tidak mampu ditangkap. Padahal, jika Kejati segera melakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian maka kemungkinan Jen Tang ditemukan. 

Kekuatan Jen Tang menghadapi proses hukum ditunjukkan dengan beredarnya video Jen Tang bersama seorang wanita menikmati kebebasan.

- Hal lain yang menjadi tanggung jawab yang harus segera dijawab Kejati Sulselbar adalah terbongkarnya penyelewengan dana reses 50 anggota DPRD Kota Makassar. Yang mana dalam kasus ini terungkapnya fakta penggunaan dana reses namun tidak ada pertanggungjawaban atau dana tersebut dipakai anggota dewan tapi tidak sesuai peruntukan. 

Kasus ini ditangani Kejati Sulsel dan berdasarkan berita, Kajati membuat pernyataan bahwa dalam waktu dekat segera di-ekspose. 

Sayangnya dalam beberapa berita Kajati Sulselbar sudah mengeluarkan pernyataan bahwa jika tidak cukup bukti segera dihentikan. 

Sikap lemah Kajati ini seakan menjadi bukti institusi Kejati Sulsel memang tidak memiliki komitmen dalam 
pemberantasan korupsi. 

Namun di balik itu publik Makassar masih berharap kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan mengingat para pelaku adalah wakil rakyat yang tidak layak lagi mewakili aspirasi rakyat Makassar.

Demikian catatan temuan ACC Sulawesi untuk Kejati Sulselbar. Catatan dirilis dalam launching dalam Catatan Antikorupsi dan Penegakan Hukum di Sulsel 2018 di kantor ACC, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (7/1/19). 
Launching Catatan Antikorupsi dan Penegakan Hukum di Sulsel 2018 di kantor ACC, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (7/1/19).
 Update terus berita alagraph.com untuk Catatan Antikorupsi 2018 berikutnya. (*)

Penulis: Didit Hariyadi
Editor: Ilham Mangenre
Sumber: ACC Sulawesi

Tags: Kejati Sulselbar Polda Sulsel ACC Sulawesi
Komentar