AG-user

AG-User

Mahasiswa dan Politik Burung Unta

Sabtu, 12 Januari 2019 03:17
Mahasiswa dan Politik Burung Unta
AG-User (M. Aris Munandar)

M. Aris Munandar

Manusia adalah makhluk yang bernalar dengan basis akal budi. Thomas Aquinas seorang filsuf abad ke 13 yang berasal dari Roccasecca, Italia, memberikan suatu definisi terkait akal budi. Sebagaimana dikutip dalam buku “Thomas Aquinas (Menyelaraskan antara Iman dan Akal)” yang ditulis oleh Hawasi, S.S, dalam buku tersebut, Thomas Aquinas berpandangan bahwa akal budi (intellectus) merupakan kemampuan yang secara hakiki terbuka bagi yang tak terhingga. Namun manusia hanyalah keterbukaan atau potensialitas tak terhingga, ia bukan aktualitas tak terhingga. Ungkapan tersebut menggambarkan sebuah keniscayaan bahwa manusia mempunyai sebuah kelebihan yang bersifat kognitif dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya yaitu kelebihan untuk berpikir. Namun batasan berpikir tersebut terletak pada rana kenyataan yang terjadi secara empirisme.

Akal budi bersemayam dalam diri setiap manusia yang berpikir untuk mencapai tujuannya secara komprehensif. Perkembangan dialami manusia senantiasa beriringan dengan bertambahnya pengetahuan secara signifikan sesuai, melalui perkembangan pengetahuan itulah sehingga manusia menjadi makhluk yang berpolitik atau makhluk yang memiliki tujuan untuk dicapai melalui cara-cara yang halal. Namun, acap kali manusia berpikir pragmatis bahkan apatis, sehingga tujuan yang dikehendaki dicapai melalui jalur yang tidak halal. Kehalalan jalan itu ditandai dengan keaktifan manusia dalam menggunakan akal budinya secara aktualitatif.

Menjadikan manusia sebagai makhluk yang berpolitik merupakan sebuah keniscayaan, sebab cinta akan kehidupan harus dilandasi pada pedoman untuk mencapai tujuan yang hendak digapai. Pedoman itu tertuang pada regulasi-regulasi rigid yang dibuat oleh sebuah negara yang berlandaskan hukum. Sebagaimana negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara fundamental dituangkan ke dalam konstitusinya yakni pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, pasal itu memberikan suatu pemahaman bahwa negara Indonesia memiliki semangat konstitusional dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di dalam kehidupan berwarga negara. Tentunya, Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk berekspresi dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui cara-cara yang bersesuai dengan konstitusi dan regulasi-regulasi yang berkenaan dengan kebebasan itu. Salah satu kebebasan yang diberikan konstitusi adalah adanya perlindungan hak untuk berpendapat yang merupakan bagian dari hak berpolitik secara partisipan.

Mahasiswa Sebagai Kecambah Politik

Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan berpendapat secara bebas. Sebagaimana syarat utama dalam negara yang menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan basis hukum, tentunya wajib melindungi dan menjamin hal itu. Oleh karenanya dibentuk dan diterbitkanlah berbagai macam regulasi tentang hak pendidikan dan berpolitik. 

Mahasiswa merupakan bagian terbesar dari aktualisasi penjaminan negara terhadap hak pendidikan. Perkelahian nalar dan etika berada pada kalangan mahasiswa yang dirangkai dalam bentuk diskusi-diskusi dalam pojok kampus. Kegiatan yang terkadang memberi getaran bagi penguasa ketika beberapa mahasiswa berkumpul untuk memperbincangkan masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Status mahasiswa tersebut menjadi sebuah hal yang sentralistik, karena segala hal yang berkaitan dengan kemajuan bangsa berada padanya. Bersuara secara keras terkadang menjadi halangan bagi mereka untuk meluapkan isi pikirannya, sedangkan ketika bersuara lembut mereka terkadang menjadi kecambah yang tak pernah tumbuh menjadi pohon yang dewasa.

Kegentingan dan kebebasan dalam berpikir berubah menjadi layu bagaikan pohon yang diterpa kemarau. Daun-daunnya yang berisi pikiran ideal, buahnya yang berisi tujuan, serta batangnya yang berisi keberanian, semuanya berubah menjadi pohon yang layu. Mereka sebelumnya telah disemprot dengan pestisida pengetahuan, namun pestisida itu hilang karena diterpa kebijakan yang mempersempit untuk meluapkan estimasi pikirannya. Hak yang awalnya dilindungi seakan menjadi eutopia semata. Akhirnya semuanya berubah menjadi kebebasan yang dirantai.   

Politik Burung Unta dalam Jiwa Mahasiwa

Politik terkadang hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat elektoral. Namun, sejatinya politik itu adalah sesuatu yang hendak dicapai dengan memanfaatkan sesuatu untuk mencapai sesuatu itu. Sebagai mana dikutip dalam buku yang berjudul “Mengelola partai politik: Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi” yang ditulis oleh Firmanzah, dalam buku itu dikutip pendapat dari Plato, yang memberikan pengertian politik yaitu sebagai usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Penulis bertendensi, bahwa politik itu merupakan sebuah usaha atau tujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui mekanisme politis. 

Istilah politik acap kali disandingkan dengan kata burung unta. Sifat burung unta yang memiliki sayap namun tak mampu terbang memiliki makna bahwa, kadang penampilan yang meyakinkan namun tak mampu menyelesaikan persoalan karena adanya tindakan yang sengaja dengan menutup mata terhadap bahaya atau masalah yang mungkin ada. Padahal ada potensi yang dimiliki layaknya burung unta yang tak mampu terbang namun memiliki kecepatan untuk berlari. Sehingga muncullah makna politik burung unta.

Keadaan mahasiswa sebagai kaum yang memiliki pengetahuan dan hak berpendapat namun apatis, menyebabkan kadang mahasiswa menjadi pelaku dalam politik burung unta. Tentunya hal itu terjadi bukan karena tanpa sebab, ada banyak aspek yang menjadi alas an mahasiswa sehingga menjadi apatis dan menjadi aktor politik burung unta, salah satunya adalah karena ketakutan mengeluarkan pendapat karena adanya tekanan kekuasaan yang acap kali memberi ketakutan pada kalangan mahasiswa. Padahal hak itu telah secara fundamental diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia.

Skeptisisme dan perilaku apatis pada setiap persoalan sosial pada kalangan mahasiswa dapat menjadi kemunduran intelektual bangsa Indonesia. Walaupun setiap orang memiliki tendensi untuk berperilaku masing-masing, namun seorang mahasiswa idealnya adalah menjadi intelektual organik yaitu mempergunakan pengetahuannya untuk kepentingan publik atau sosial. Penulis memiliki tendensi bahwa kebebasan berpendapat dan kebangkitan nalar bangsa adalah berpusat pada kaum intelektual yang bernama mahasiswa. Hak yang dijamin konstitusi selayaknya digunakan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu kemakmuran dan kecerdasan melalui perubahan paradigma secara fundamental yang awalnya berpikir apatis menjadi aktivis, karena melalui itu maka tujuan yang hendak dicapai itu dapat direalisasikan tanpa adanya kegaduhan. Baik penguasa maupun mahasiswa, hendaknya melaksanakan amanat konstitusi yakni adanya jaminan hak dalam mengemukakan pendapat, agar politik mahasiswa bukan hanya sekedar eutopia semata yang tumbuh menjadi parasit dalam tubuhnya (politik burung unta), melainkan diharapkan politik (tujuan) itu dapat tercapai sesuai keadilan korespondensi yang bermuara pada objektifitas dengan berbasis konstitusi. Seorang legenda sastra bernama Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya “Bumi Manusia” pernah mengatakan “Seorang terpelajar harus juga berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”.
M. Aris Munandar

M. Aris Munandar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Komentar