Polisi Tangkap Mahasiswa Makassar Pendemo RUU Omnibus Law

Jumat, 17 Juli 2020 17:08
Polisi Tangkap Mahasiswa Makassar Pendemo RUU Omnibus Law
Nurdin Amir

Mahasiswa Makassar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (16/72020). Aksi mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Alagraph.com, Makassar - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Mahasiswa Makassar atau (menamakan diri MAKAR) ditangkap aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar. Penangkapan saat mahasiswa tersebut unjukrasa di depan gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (16/72020)

Mereka menggelar aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarkan rakyat. Bahkan saat dilakukan penangkapan beberapa mahasiswa mendapat kekerasan dari aparat kepolisian. Belasan mahasiswa tersebut kemudian diamankan ke Maporestabes Makassar.

Aksi penolakan RUU Omnibus Law di Makassar digelar massa dari elemen masyarakat sipil, baik buruh, petani, nelayan hingga mahasiswa serta pelajar. Dalam aksinya, mereka medesak kepada pemerintah dan anggota DPR RI untuk mneghentikan pembahasan RUU Omnubus Law.

Koordinator Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Wilayah Sulawesi Selatan, Riski Angriana Arimbi dalam orasinya menyatakan Omnibus Law akan mengacam kehidupan petani, nelayan dan buruh. Kebijakan pemerintah melalui Omnibus Law juga akan berdampak kerusakan lingkungan.

"Hari ini kita berkumpul menyuarakan, jika kita tidak berlawan hari ini, kita akan menjadi korban dari keganasan rezim yang tidak pernah punya hati nurani. Tanpa Omnubus Law petani digusur dan dikriminalisasi kawan-kawan. Tanpa Omnibus Lawa hidup buruh sudah celaka. Tanpa Omnibus Law mahasiswa jadi celaka. Tanpa Omnibus Law jurnalis dikriminalisasi," ujar Koordinator KPA Sulsel Rizki Angriana Arimbi dalam orasinya di depan gedung DPRD Sulsel, Kamis 16 Juni 2020.

Mahasiswa Makassar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (16/72020). Aksi mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Selain itu, Rizki menilai Omnibus Law akan membuka izin investasi selebar-lebarnya tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Ancaman kerusakan lingkungan dan penggusuran dan kriminalisasi petani dan nelayan ada di depan mata.

"Dalam Omnibus Law HGU akan diberikan sepanjang 90 tahun. Kontrak karya akan diberikan sejauh mata memandang. Tanpa Omnibus Law Makassar sudah tenggelam karena reklamasi. Kapal tambang pasir PT Boskalis sudah merusak pesisir Makassar, Tallo hingga Takalar. Jika Omnibus Law disahkan buruh, petani, nelayan, mahasiswa dan jurnalis semua menjadi korban. Jika kita tidak bersatu, aparat akan merepresi kita," tegas Rizki.

Ancaman Ruang Kelola Perempuan

Direktur Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, Musdalifah menilai RUU Cipta kerja disusun untuk kepentingan investasi yang akan menguntungkan sekelompok orang dan mengorban rakyat Indonesia, terlebih perempuan yang menggantungkan hidup dan kehidupannya pada pengelolaan sumber daya alam. 
“Jauh sebelum adanya RUU Cipta Kerja, perampasan tanah yang mengatasnamakan kepentingan umum sudah terjadi, perampasan ruang kelola perempuan pencari kerang dan kanjappang di Makassar sudah terjadi,” ujar Direktur SP Anging Mammiri, Musdalifah.

SP Anging Mammiri mencatat, sebanyak 413 perempuan yang terdiri dari 122 Perempuan Petani dan 392 Perempaun Nelayan akan terdampak langsug ketikan DPR RI tetap ngotot utk membahas dan mengesahkan RUU Sapu Jagad ini.

Selain itu, RUU Cipta kerja ini mengabaikan hak buruh, dan cenderung eksploitasi perempuan buruh karena RUU Cipta kerja tidak mengatur mengenai cuti haid, cuti hamil dan melahirkan hanya cuti tahunan dan cuti panjang. 

Menyingkirikan perempuan dan melanggengkan ketidakadilan gender. Bahwa bicara soal kepentingan perempuan, tidak hanya terbatas pada kesehatan reproduksi dan kekerasan trhadap perempuan. Sehingga sudah seharusnya dalam merumuskan kebijakan, Undang-Undang tidak melihat masyatakat homogen melainkan memiliki beragam identitas termasuk identitas gender. (Nurdin Amir)


Penulis: Nurdin Amir
Editor: Ilham Mangenre

Tags: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Makassar
Komentar